Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Teknologi di Bekasi PPH 23 atau audit general Independen

Kami PT Amanah Media Edukasi fokus di di aspek Jasa Konsultan Perpajakan, Jasa Auditing Laporan Keuangan dan jasa laporan Accounting atau pembukuan baik secara Perusahaan, individu, Lembaga Sosial, dan UKM sebagai lembaga auditor independen sudah banyak mengerjakan proses audit suatu perusahaan, akan tetapi tidak sedikit juga client yang membutuhkan informasi awal terkait mengapa suatu perusahaan wajib di audit?

Berikut sedikit review urgensinya perusahaan di audit oleh KAP Indpenden
Laporan keuangan dari perusahaan berbentuk perseroan PT atau Koperasi perlu di audit untuk memberikan informasi keuangan tentang perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk menyampaikan dan memenuhi keperluan informasi berbagai pihak akan informasi keuangan, misalnya untuk mitra kerja, negara, masyarakat dan sebagainya. Hasil audit juga di pakai untuk pengujian dan keselarasan antara praktek akuntansi di laporan keuangan dengan teori akuntansi yang berlaku secara jamak. Pengujian laporan keuangan itu di sebut auditing yang di lakukan oleh seorang professional akuntan public sebgai pihak yang independen.

Andaikata kantor Anda adalah perusahaan public maka menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern di dibenarkan dengan anggapan bahwa trust masyarakat tidak boleh dikecewakan. Apabila perusahaan Bapak Ibu tidak di audit lalu bisa jadi laporan keuangan tersebut mengandung kekeliruan secara disengaja ataupun secara tidak disengaja, oleh sebab itu laporan keuangan yang belum atau tidak di audit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak pihak yang memerlukan atau berkepentingan akan laporan keuangan itu.

Audit Independen

Pedoman Hukum dilakukannya Audit Oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), contoh dasar hukum dari PT (Perseroan Terbatas)
Dalam Pasal 68 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dijelaskan pada penjelasannya:

“Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan exteren dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.”
Jikalau memenuhi salah satu kriteria di bawah ini maka laoran keuangan (Perseroan Terbatas) wajib di audit

Pasal 68 ayat 1 UU No.40 tahun 2107 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi wajib memberikan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

  1. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat.
  2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
  3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
  4. Perseroan merupakan persero.
  5. Perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50 miliar (lima puluh miliar) atau .
  6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh lain Dasar Hukum bidang Koperasi didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi , “Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik”, maka dalam hal ini pengawas dan anggota koperasi berhak untuk meminta auditor selaku pemeriksa kinerja keuangan organisasi koperasi yang diberikan wewenang penuh untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen koperasi yang bersang-kutan jika pengawas tidak mampu melakukannya.
Sedangkan di Permen KUKM terkait USP koperasi Nomer 15 Tahun 2015 pasal 28 Bagian ketiga tentang pengawasan ayat 2 di sebutkan “ KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Usaha Simpan Pinjam ) Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang di berikan telah mencapai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib di audit oleh kantor akuntan public atau kantor jasa audit dan hasilnya dilaporkan para rapat anggota

Garis Besarnya audit merupakan kebutuhan kantor untuk memberikan trust kepada pemangku kepentingan akan suatu laporan keuangan yang faktual dan mengontrol Apabila terjadi kesalahan pembuatan laporan keuangan oleh internal

laporan dari Opini Audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik)
Wajar tanpa pengecualian – (WTP) / (unqualified opinion)
Maknanya Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK/IFRS/SAP)

Wajar dengan pengecualian – WDP / (qualified opinion)
Maknanya Laporan keuangan dapat diandalkan namun pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa masalah yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan agar tidak salah mengambil keputusan.

Tidak wajar (adversed opinion)
Interpretasinya Laporan keaungan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK/IFRS/SAP).

Menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Interpretasinya auditor menilai secara material tidak dapat diyakini karana adanya pembatasan lingkup pemeriksaaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti

Resiko Perusahaan Tidak di Audit
Jika di lihat Pada pasal 68 ayat 2 UU PT
“Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS”

Note: Ketentuan keharusan audit juga berlaku untuk Penanaman Modal Asing (PMA)

Dari ringkasan urgennya kebutuhan audit tersebut maka kami sebagai auditor bekerja secara professional untuk memberikan jasa terbaik agar perusahaan yang bekerjasama dalam hal audit laporan keuangan mampu menampilkan kinerja perusahaan dari hasil laporan keuangan yang audited dan transparan.

Harga jasa audit laporan keuangan
Kami berkomitmen menjadi partner yang terbaik untuk perusahaan Bapak/Ibu, termasuk memberikan harga yang terbaik dan wajar. Silahkan Bapak / Ibu bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim kami terkait kebutuhan berapa tahun laporan keungan yang akan di audit dan kami akan berikan penawaran terbaik harga audit untuk perusahaan Bapak Ibu

Kontak kami di nomer Telp/WA untuk penawaran dan konsultasi secara free 
Di link berikut : Klik Di Sini Kontak Kami